Baintelkam Polri Perkuat Kolaborasi Deteksi Dini untuk Jaga Distribusi dan Ketahanan Pangan6 hours ago • Tribrata News
Tribratanews.polri.go.id -JAKARTA – Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya terkait stabilisasi pasokan dan harga serta kelancaran distribusi pangan antarwilayah. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) yang mempertemukan Baintelkam Polri dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum BULOG.FGD yang digelar pada Kamis (10/9/2026) tersebut diinisiasi Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K., sebagai bagian dari Program Proyek Perubahan bertajuk “Transformasi Tata Kelola Kolaborasi Deteksi Dini Pengamanan Distribusi Pangan”.Forum tersebut diikuti Direktur Ekonomi Baintelkam Polri Brigjen Pol Hirbak Wahyu Setiawan, jajaran pejabat utama Baintelkam Polri, perwakilan biro, direktorat dan bidang, serta agen dan analis intelijen kepolisian. Adapun tiga narasumber yang hadir yakni Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Muhamad Mawardi, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Dr. Rachmi Widiriani, serta Kepala Divisi Manajemen Logistik Perum BULOG Joko Suryono.Dalam forum tersebut, Muhamad Mawardi menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-kementerian dan lembaga untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari RPJMN 2025–2029 dan sejalan dengan Asta Cita, terutama dalam agenda swasembada pangan, energi dan air, ekonomi hijau serta ekonomi biru.“Pangan akuatik juga telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, antara lain melalui Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5 terkait swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam,” kata Mawardi dalam paparannya.Menurutnya, dalam sekitar 1,5 tahun terakhir pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menyederhanakan tata kelola sektor pangan. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pupuk bersubsidi, neraca komoditas, pergudangan, infrastruktur pascapanen, swasembada pangan, gabah dan beras, jagung, koperasi desa, kawasan swasembada pangan hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Salah satu penataan dilakukan pada tata kelola pupuk bersubsidi. Sebanyak 145 regulasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah disederhanakan menjadi tiga regulasi utama. Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025.Sementara dalam pelaksanaan MBG, pemerintah menempatkan keamanan dan mutu pangan, standar gizi, kehalalan, ketersediaan bahan baku, validasi data penerima manfaat serta tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian penting dalam pelaksanaannya.Berdasarkan data yang dipaparkan dalam FGD, saat ini terdapat 63.133.649 penerima manfaat dan 27.469 SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 18.508 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan 842 SPPG berstatus suspend.Penataan penerima manfaat dilakukan dengan menggunakan data by name by address, dengan prioritas kelompok 3B, santri serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Jumlah penerima manfaat pada 2027 diproyeksikan mencapai 74.352.685 orang.Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis protein ikan sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.Dari sisi ketersediaan komoditas, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Dr. Rachmi Widiriani menyampaikan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang diperbarui pada 4 Agustus 2026 menunjukkan ketersediaan sejumlah komoditas strategis diproyeksikan mencukupi kebutuhan nasional.Untuk beras, total ketersediaan diproyeksikan mencapai 47,26 juta ton dengan kebutuhan tahunan 31,21 juta ton dan stok akhir 16,06 juta ton. Jagung memiliki total ketersediaan 23,74 juta ton dengan kebutuhan 16,60 juta ton dan stok akhir 7,14 juta ton. Sementara kedelai diproyeksikan tersedia 3,08 juta ton dengan kebutuhan 2,74 juta ton dan stok akhir 344,27 ribu ton.Komoditas lainnya juga menunjukkan proyeksi ketersediaan yang mencakup bawang merah sebanyak 1,27 juta ton, bawang putih 801,20 ribu ton dan cabai besar 1,01 juta ton.Pada komoditas pangan hewani, ketersediaan daging sapi dan kerbau diproyeksikan mencapai 1,13 juta ton dengan kebutuhan 781,25 ribu ton. Daging ayam ras mencapai 5,08 juta ton dengan kebutuhan 3,97 juta ton, sedangkan telur ayam ras mencapai 7,27 juta ton dengan kebutuhan 6,48 juta ton.Adapun gula konsumsi diproyeksikan tersedia sebanyak 4,31 juta ton dengan kebutuhan 2,83 juta ton. Sementara cabai rawit mencapai sekitar 970,12 ribu ton dengan kebutuhan tahunan 909,66 ribu ton.Untuk memastikan ketersediaan tersebut dapat mendukung kebutuhan nasional, pemerintah juga menetapkan target pengadaan sejumlah komoditas. Kepala Divisi Manajemen Logistik Perum BULOG Joko Suryono menyampaikan bahwa pada 2026 kebutuhan minimal pengadaan beras ditetapkan sebesar 4 juta ton.Selain beras, kebutuhan minimal pengadaan meliputi jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, daging ayam 12.100 ton, telur ayam 5.000 ton, gula konsumsi 275 ribu ton, minyak goreng 790 ribu kiloliter dan ikan kembung 300 ton.Dari sisi penyimpanan, BULOG memiliki 503 kompleks gudang yang terdiri atas 1.523 unit dengan kapasitas sekitar 3,813 juta ton. Kapasitas tersebut ditambah gudang non-BULOG sekitar 3,530 juta ton, sehingga total kapasitas penyimpanan mencapai sekitar 6,638 juta ton.Berdasarkan laporan persediaan operasional per 9 September 2026, total stok beras BULOG tercatat 4.782.295 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.775.473 ton merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 6.822 ton merupakan beras komersial.Stok beras dalam negeri mendominasi dengan jumlah 4.728.471 ton atau 98,97 persen, sementara beras luar negeri tercatat 47.002 ton atau 0,98 persen.Dalam menjaga keseimbangan stok antarwilayah, BULOG menerapkan sistem movement untuk memindahkan stok dari gudang pengirim menuju gudang penerima. Sistem tersebut terdiri atas MOVENAS untuk perpindahan antar-Kantor Wilayah, MOVEREG untuk perpindahan antarkantor cabang dalam satu wilayah dan MOVELOK untuk perpindahan dalam satu wilayah operasional.Meski demikian, Joko menyebut proses distribusi stok masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek pengangkutan dan ketepatan waktu pengiriman.“Namun demikian, pelaksanaan movement masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tracking angkutan yang belum optimal, terutama pada moda angkutan laut; lead time pengiriman yang tidak konsisten,” ujar Joko.Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola deteksi dini yang dikembangkan Baintelkam Polri. Dengan memahami kondisi pasokan, kebutuhan, kapasitas penyimpanan hingga hambatan distribusi, informasi dari sektor pangan dapat menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi dan stabilitas pangan di berbagai wilayah.Melalui forum lintas sektor tersebut, Baintelkam Polri mendorong pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pangan nasional, sehingga langkah deteksi dini dapat berjalan selaras dengan kebijakan dan kebutuhan penanganan di lapangan.
.jpeg)
